Sejarah Sorong

Sejarah Sorong

Secara historis, penduduk asli Kota Sorong, yang termasuk dalam kawasan pesisir barat Papua, adalah masyarakat suku Moi yang berasal dari Genyem (Hidayah, 2015). Pada masa penjajahan pemerintah Hindia-Belanda, Kota Sorong mulai berkembang, terutama dengan adanya penemuan sumber minyak di wilayah ini pada akhir abad 18. Pada tahun 1935, pemerintah Hindia Belanda mendirikan perusahaan penambangan dan pengolahan minyak bernama Bataasfse Petroleum Maatschappij (BPM). Perusahaan- yang menambang dan mengolah minyak bumi tersebut kemudian menyerap dan mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar Sorong, baik tenaga kerja asing dari Belanda maupun tenaga kerja lokal dari berbagai wilayah Indonesia. Tenaga kerja lokal yang datang ke wilayah ini tidak hanya berasal dari daerah-daerah lain di Papua, tetapi juga datang dari wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Jawa (Sukandar, 2017). Hal ini menjadikan Sorong menjadi kota yang dengan latar belakang budaya penduduk yang majemuk.

Perkembangan kegiatan industri pertambangan tersebut juga serta merta meningkatkan utilitas wilayah Sorong menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan administrasi pada masa itu, yang juga turut menarik banyak tenaga kerja dari luar daerah. Perkembangan kegiatan administrasi pemerintahan di wilayah ini sendiri awalnya terpusat di Pulau Dom, sebuah pulau kecil yang terletak tidak jauh dari Pulau Papua, tetapi masih termasuk dalam batas administratif Kota Sorong. Pada tahun 1935, pemerintah Belanda menjadikan pulau ini sebagai ibukota pusat pemerintahan Sorong (Johansz dkk., 2017). Pada masa penjajahan Jepang, Pulau Dom tetap memiliki arti penting dalam kegiatan pemerintahan kaum penjajah di masa itu. Pulau ini dijadikan sebagai area defensif untuk menghadapi serangan balik sekutu dari Australia (Sukandar, 2017).

baca juga : Sejarah Solok

Dapat dikatakan, pada masa pra-kemerdekaan, Pulau Dom merupakan kota di kawasan timur Indonesia yang sangat maju dan didukung oleh infrastruktur yang bagus, bahkan melebihi kondisi kota-kota di Pulau Jawa. Bagi pihak penguasa saat itu, pulau ini dianggap sebagai aset yang letaknya sangat strategis karena berada di pantai utara Papua yang menjadi jalur pelayaran utama perdagangan. Tidak mengherankan jika kondisi ini membuat perkembangan aktivitas ekonomi serta keberadaan infrastruktur sosial kemasyarakatan di pulau ini jauh lebih baik dan cepat dibandingkan bagian wilayah Sorong lainnya.

Situasi ini juga yang membuat semakin banyaknya penduduk pendatang yang masuk ke Pulau Dom. Mereka mengisi berbagai kesempatan kerja di sektor-sektor ekonomi yang turut berkembang dengan peningkatan kegiatan pertambangan di wilayah Sorong, seperti sektor jasa. Tidak hanya itu, para pelaut dari suku Bugis juga mulai berdatangan ke Sorong dan kawasan pesisir Papua lainnya.

baca juga : Sejarah Singkawang

Kedatangan mereka untuk menetap di wilayah ini berimplikasi pada terbentuknya permukiman penduduk pendatang di kawasan pesisir pulau ini. Penduduk dari latar belakang budaya lainnya, seperti orang Sumatera, juga berdatangan ke Papua dan mengembangkan kegiatan perdagangan di daerah ini (Pramono, 2005).

Pada zaman pasca kemerdekaan, masuknya penduduk pendatang ke wilayah Sorong dipelopori oleh kebijakan redistribusi penduduk oleh pemerintah di zaman Orde Baru melalui program transmigrasi. Program yang mulai marak pelaksanaannya pada tahun 1970-an dan 1980-an ini menyasar wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah, termasuk salah satunya adalah wilayah Sorong. Kedatangan para transmigran yang didominasi penduduk dari Pulau Jawa ini memiliki arti penting dalam perubahan tata guna lahan di wilayah ini dengan beralihnya lahan hutan ataupun daerahdaerah terisolasi lainnya menjadi sentra permukiman serta pusat kegiatan ekonomi masyarakat lainnya (Suparlan, 1998; Saprillah, 2011).

Saat ini, Kota Sorong masih memiliki daya tarik migrasi internal yang cukup tinggi. Meskipun tidak lagi mengandalkan sektor pertambangan sebagai motor penggerak kegiatan perekonomiannya (sebab lokasi kegiatan pertambangan, secara administratif, masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong), Kota Sorong tetap menjadi magnet migran yang cukup kuat, terutama karena lokasi geografisnya yang sangat strategis sebagai pintu keluar masuk Provinsi Papua Barat. Kota ini kerap kali menjadi persinggahan sebelum melanjutkan ke wilayah lain di Papua Barat baik menggunakan transportasi udara, darat dan laut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kegiatan perekonomian yang berkembang di Kota Sorong utamanya terpusat pada usaha jasa, antara lain di bidang jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, ataupun perhotelan.