Sejarah Banjarbaru

Sejarah Banjarbaru

Kota Banjarbaru merupakan satu dari dua kota yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya selain Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi. Semenjak tahun 2011, kota ini menjadi sering disebut sebagai ibu kota pemerintahan provinsi akibat adanya pemindahan gedung perkantoran provinsi dari Kota Banjarmasin menuju Kota Banjarbaru, termasuk kantor gubernur sendiri. Namun jangan salah, Kota Banjarmasin tetap berstatus sebagai ibukota provinsi hingga sampai sekarang walau kegiatan pemerintahan provinsi sudah tak banyak lagi berlangsung di ibukota.

Awalnya, kota Banjarbaru merupakan sebuah daerah di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Banjar. Sejarah kota ini dimulai pada tahun 1950an dimana pada saat itu, diberikan lah nama sementara yakni Banjarbaru terhadap daerah di kabupaten tersebut sebab sempat dilakukan perumusan rencana ibukota provinsi pada daerah tersebut. Rencana ini terhenti namun nama Banjarbaru tetap dibiarkan melekat hingga sampai saat ini. Pada tahun 1968, Banjarbaru resmi ditetapkan sebagai kota administratif hingga selanjutnya, dalam kurun waktu 31 tahun ditetapkan sebagai kotamadya resmi melalui UU no. 9 tahun 1999. Maka, perjalanan pembangunan sebagai sebuah kota resmi dimulai lah pula.

baca juga : Sejarah Bandung

Walau kini status ibukota provinsi tidak bertahta di Kota Banjarbaru, namun bukan tidak mungkin suatu saat nanti kota ini dapat menggantikan tahta Kota Banjarmasin sebagai daerah yang paling possible dan feasible. Faktanya saat ini, kegiatan di Kota Banjarmasin sudah mulai berlangsung semakin padat secara signifikan dari tahun ke tahunnya. Luas kota Banjarmasin pun hanya mengisi 0,19% sebesar 72,79 km persegi dari total luasan provinsi, dan faktanya merupakan luasan terkecil dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun luasan ibukota ini tidak sebanding dengan kondisi kepadatan penduduk yang terus berkembang dari tahun ke tahun (pada 2015 sebanyak 9.294,62 jiwa/km2).

Dengan banyaknya lahan yang masih tersedia di Kota Banjarbaru, beserta luas daerah yang mengisi 0,88% keseluruhan provinsi yakni sebesar 371,38 km persegi, tentu Kota Banjarbaru sangat berpotensi dijadikan ibukota provinsi selanjutnya jika urgensi pemindahan sudah sangat mendesak.
Selain faktor ketersediaan lahan, Kota Banjarbaru turut didukung oleh infrastruktur transportasi yang berdiri di dalamnya. Jika berkunjung ke Provinsi Kalimantan Selatan melalui jalur udara, maka kemungkinan besar pengunjung akan mendarat di Kota Banjarbaru. Maka, siap-siap mendengarkan salam terucap, “Selamat datang di Kota Banjarbaru!”. Ya, sebagai hub transportasi udara yakni bandar udara pengumpul skala sekunder, Bandara Internasional Syamsudin Noor siap menyambut pendatang dari berbagai daerah. Tidak sampai disitu, saat ini sedang dilakukan pengembangan bandara lebih lanjut yakni; pertama, perluasan terminal agar mampu menampung 6 juta penumpang pertahun; kedua, perluasan apron yang berkapasitas hingga 18 pesawat dari semula hanya 12 pesawat; dan ketiga, perluasan terminal kargo mencapai 5.000 meter persegi dari hanya 802 meter persegi. Tidak luput pula pada pengembangan sistem kereta api penumpang dan barang di Pulau Kalimantan, Kota Banjarbaru turut ditunjang dengan dilintasinya salah satu jalur yang akan semakin memermudah mobilitas antar daerah di Kalimantan Selatan, bahkan Pulau Kalimantan pada umumnya.

baca juga : Sejarah Bandar Lampung

Berdasarkan data pengembangan sistem transportasi tersebut, tak heran sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor unggulan Kota Banjarbaru yang lebih terspesialisasi dibandingkan provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan (Hasil perhitungan sederhana metode Location Quotient dengan data PDRB Harga Berlaku 2016). Selain faktor ketersediaan lahan dan sistem infrastruktur transportasi, masih banyak faktor-faktor lain yang menjadikan Kota Banjarbaru sebagai daerah yang paling feasible dan possible untuk dijadikan ibukota provinsi seperti jarak yang relatif dekat dengan Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi dan faktor kondisi geologi yang relatif aman dari berbagai bencana.

Pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru relatif konstan tahun ke tahunnya. Pada tahun 2012 hingga 2015, berkisar dari 3,02% hingga 3,07%. Dengan sifat laju pertumbuhan yang tidak jauh berbeda per tahun tersebut lah, jumlah penduduk pada tahun tertentu dapat dengan mudah diproyeksikan. Misalnya saja untuk tahun 2020, dengan laju pertumbuhan yang relatif konstan dan menggunakan perhitungan proyeksi jumlah penduduk sederhana, pada tahun 2020 Kota Banjarbaru diproyeksikan akan memiliki populasi sebanyak 273.022 jiwa dengan kepadatan penduduk 735 jiwa per kilometer persegi. Hal ini berimplikasi pula dalam mudahnya memproyeksi kebutuhan penduduk di masa depan, misalnya dalam segi pelayanan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini pula yang dapat menjadi salah satu faktor yang memudahkan pemerintah dalam memertimbangkan serta menerapkan suatu kebijakan, misalnya kebijakan sekolah dengan sistem zonasi yang baru-baru ini turut diaplikasikan pada sekolah-sekolah di Kota Banjarbaru.
Dengan faktor yang telah disebutkan sebelumnya, peningkatan pelayanan kota dapat terus dioptimalkan serta berdampak secara nyata. Bahkan konsep ini dituangkan menjadi visi kota yakni menuju kota yang berkarakter dengan dua dimensi yang meliputinya yakni Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kota yang berkarakter. Visi ini tentunya turut berjalan beriringan sesuai dengan semboyan “Kota Idaman” yang telah menjadi bagian dari identitas Kota Banjarbaru itu sendiri. Maka, tersisip lah rasa penasaran bagi penulis untuk mengetahui bagaimana karakteristik dimensi SDM dan pengembangan kota sesuai yang dimiliki oleh Kota Banjarbaru saat ini untuk mengetahui apakah Kota Banjarbaru layak disebut sebagai kota idaman.

Berbicara secara sederhana mengenai kualitas Sumber Daya Manusia, terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa progresif pengembangan hidup masyarakat berkualitas yang ada pada suatu wilayah. Salah satunya yakni Human Development Index atau yang sering dikenal dengan singkatan HDI/IPM. Parameter ini pun dapat menunjukkan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan membandingkan nilai wilayah lainnya. Jika berpatokan pada nilai HDI Kalimantan Selatan secara keseluruhan serta Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi, Kota Banjarbaru selalu memiliki nilai HDI yang lebih besar daripada keduanya sejak tahun 2002 dengan nilai yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Artinya, Kota Banjarbaru memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari ibukota maupun provinsi secara keseluruhan serta turut menunjukkan, bahwa memang terdapat upaya untuk selalu meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat kota melalui tiga dimensi yakni a long and healthy life; being knowledgeable; dan have a decent standard of living secara progresif dari tahun ke tahun melalui program pelayanan masyarakat.

Terkait dengan dimensi pengembangan kota, Kota Banjarbaru merupakan kota yang direncanakan pengembangannya sejak dahulu, maka tidak heran beberapa sudut kota benar-benar tertata rapi sedemikian rupa. Pun membahas mengenai sebagian kecil aspek perkotaan, Kota Banjarbaru pun menunjukkan keseriusannya dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan 7 penghargaan Adipura yang telah diraih hingga saat ini meliputi kategori kota kecil, kota sedang, hingga pada tahun 2016 meraih kategori Adipura Kirana. Selain itu, Kota Banjarbaru pun berusaha secara serius agar pengelolaan lingkungan benar-benar terjadi secara berkelanjutan dengan menyisipkan berbagai wawasan lingkungan yang diterapkan secara dini bagi peserta didik serta pengembangan sekolah hijau yang diterapkan pada sekolah-sekolah dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraihan penghargaan sekolah Adiwiyata. Yang terbaru yakni pada tahun 2016, dimana 11 sekolah di Kota Banjarbaru meraih penghargaan sekolah Adiwiyata yang merupakan jumlah terbanyak se-Kalimantan Selatan.

Menyinggung pengembangan kota, Banjarbaru bersama 5 daerah lainnya di Kalimantan Selatan telah mengantongi status Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan saat ini sedang bersiap untuk meningkatkan statusnya menjadi Kawasan Strategis Nasional sekaligus sebagai satu-satunya wilayah metropolitan di Pulau Kalimantan. Kawasan ini disebut sebagai Banjar Bakula. Saat ini, sinergisasi sedang sangat digencarkan antar daerah di dalamnya agar tercapai pengembangan kawasan yang optimal. Diharapkan apabila nantinya status KSN ini diraih, dapat menggerakkan dan semakin memajukan roda kehidupan berbagai dimensi bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarbaru sendiri.